Kejari Bekasi Tetapkan 4 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa Sumber Jaya

Bekasi, kupastuntasindo.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana desa Sumber Jaya. Penetapan tersangka diumumkan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Edi Sumarman, SH. MH, pada Jumat (12/9/2025).

Dalam konferensi persnya, Edi Sumarman menjelaskan bahwa penetapan status tersangka ini dilakukan setelah tim penyidik Kejari menemukan bukti permulaan yang cukup terkait adanya penyimpangan pengelolaan dana desa. Dana desa yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan warga, justru diduga disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

“Keempat tersangka diduga kuat melakukan penyimpangan anggaran dana desa yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Saat ini, proses penyidikan masih terus berjalan untuk menelusuri aliran dana dan kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat,” ungkap Edi Sumarman.

Kronologi Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa

Kasus dugaan korupsi ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya ketidaksesuaian antara realisasi pembangunan dengan jumlah dana desa yang dicairkan. Dari hasil pemeriksaan awal, ditemukan adanya kejanggalan pada beberapa proyek pembangunan di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Proyek-proyek yang seharusnya selesai tepat waktu dan bermanfaat bagi masyarakat, ternyata banyak yang mangkrak atau kualitasnya jauh dari standar. Selain itu, terdapat indikasi adanya penggelembungan anggaran serta pencairan dana yang tidak sesuai prosedur.

Tim penyidik Kejari Bekasi kemudian melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah perangkat desa, bendahara, serta pihak terkait lainnya. Dari hasil penyidikan, akhirnya empat orang ditetapkan sebagai tersangka.

Komitmen Kejaksaan Negeri Bekasi

Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan main-main dalam menangani kasus dugaan korupsi dana desa ini. Penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan berlandaskan prinsip keadilan.

“Kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut dana desa yang seharusnya menjadi hak masyarakat. Kami tidak akan segan menindak siapa pun yang terbukti terlibat, baik itu perangkat desa maupun pihak lain di luar pemerintahan desa,” tambah Kepala Kejari Bekasi.

Selain menindak pelaku, Kejari juga memastikan akan melakukan upaya maksimal untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Hal ini sejalan dengan misi Kejaksaan dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pentingnya Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa

Kasus korupsi dana desa bukanlah hal baru di Indonesia. Sejak program dana desa digulirkan pemerintah pada tahun 2015, sudah banyak kasus penyalahgunaan anggaran yang menyeret kepala desa maupun perangkat desa ke meja hijau.

Dana desa yang setiap tahun jumlahnya meningkat, seharusnya digunakan untuk pembangunan sarana infrastruktur desa, penguatan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas hidup warga desa. Namun, lemahnya pengawasan dan rendahnya integritas oknum tertentu kerap membuka celah terjadinya tindak pidana korupsi.

Masyarakat pun diharapkan lebih aktif dalam melakukan pengawasan, agar setiap rupiah dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan bersama. Pemerintah pusat hingga daerah juga diminta memperkuat sistem transparansi dan akuntabilitas agar kasus serupa tidak terus berulang.

Dampak Dugaan Korupsi terhadap Masyarakat

Penyalahgunaan dana desa jelas berdampak langsung pada masyarakat. Proyek infrastruktur yang mangkrak atau tidak sesuai spesifikasi membuat warga desa tidak mendapatkan manfaat maksimal. Selain itu, potensi pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi terhambat akibat dana yang seharusnya bisa meningkatkan kesejahteraan justru dikorupsi.

Kasus seperti ini juga menimbulkan kekecewaan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa maupun aparat penegak hukum. Oleh karena itu, keberanian Kejari Bekasi dalam mengungkap kasus ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik serta memberi efek jera bagi pelaku.

Langkah Selanjutnya

Saat ini, Kejari Bekasi masih terus mendalami aliran dana dan mengumpulkan alat bukti tambahan. Tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi dana desa Sumber Jaya ini.

“Penyidikan belum selesai, kami akan terus menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana. Semua akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Edi Sumarman.

Kejari juga berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Inspektorat Daerah untuk menghitung total kerugian negara akibat kasus ini.

Kasus dugaan korupsi dana desa Sumber Jaya menjadi pelajaran penting bagi seluruh perangkat desa di Indonesia. Dana desa merupakan amanah besar dari pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penyalahgunaan dana tersebut tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat pembangunan desa dan menyengsarakan rakyat kecil.

Masyarakat berharap agar Kejari Bekasi dapat menuntaskan kasus ini secara transparan, adil, dan memberikan hukuman setimpal bagi para pelaku. Dengan begitu, ke depan dana desa benar-benar bisa dirasakan manfaatnya untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. (RED)